SOMASI

DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN SOMASI

Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari ingebrekestelling. somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada tiga cara terjadinya somasi itu, yaitu:

a. debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditur menerima sekeranjang jambu seharusnya sekeranjang apel;

b. debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolak memberikan prestasi.
c. prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan.

Ajaran tentang somasi ini sebagai instrumen hukum guna mendorong debitur untuk memenuhi prestasinya. Bila prestasi sudah tentu tidak dilaksanakan, maka sudah tentu tidak dapat diharapkan prestasi. Momentum adanya somasi ini apabila prestasi tidak dilakukan pada waktu yang telah diperjanjikan antara kreditur dengan debitur.

BENTUK DAN ISI SOMASI

Dari telaahan berbagai ketentuan tentang somasi. tampaklah bahwa bentuk, somasi yang harus disampaikan kreditur kepada debitur adalah dalam bentuk surat perintah atau sebuah akta yang sejenis.
Yang berwenang mengeluarkan surat perintah itu adalah kreditur atau pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang adalah Juru Sita, Badan Urusan Piutang Negara, dan lain-lain. Surat teguran harus dilakukan paling sedikit tiga kali, dengan mempertimbangkan jarak tempat kedudukan kreditur dengan tempat tinggal debitur. Tenggang waktu yang ideal untuk menyampaikan teguran antara peringatan I, II, dan III adalah tiga puluh hari. Maka waktu yang diperlukan untuk itu selama tiga bulan atau sembilan puluh hari.

Isi atau hal-hal yang harus dimuat dalam surat somasi, yaitu:
1. apa yang dituntut (pembayaran pokok kredit dan bunganya);
2. dasar tuntutan (perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur); dan
3. tanggal paling lambat untuk melakukan pembayaran angsuran, pada tanggal 15 Juli 2002.

PERISTIWA-PERISTIWA YANG TIDAK MEMERLUKAN SOMASI
Ada lima macam peristiwa yang tidak mensyaratkan pernyataan lalai, sebagai mana dikemukakan berikut ini (Niewenhuis, 1988).

a. Debitur menolak pemenuhan.
Seorang kreditur tidak perlu mengajukan somasi apabila debitur menolak pemenuhan prestasinya, sehingga kreditur boleh berpendirian bahwa dalam sikap penolakan demikian suatu somasi tidak akan menimbulkan suatu perubahan (HR 1-2-1957).
b. Debitur mengakui kelalaiannya.
Pengakuan demikian dapat terjadi secara tegas, akan tetapi juga secara implicit (diam-diam), misalnya dengan menawarkan ganti rugi.
c. Debitur lalai tanpa adanya somasi, apabila prestasi (di luar peristiwa overmacht) tidak mungkin dilakukan, misalnya karena debitur kehilangan barang yang harus diserahkan atau barang tersebut musnah. Tidak perlunya pernyataan lalai dalam hal ini sudah jelas dari sifatnya (somasi untuk pemenuhan prestasi).
d. Pemenuhan tidak berarti lagi (zinloos)
Tidak diperlukannya somasi, apabila kewajiban debitur untuk memberikan atau melakukan, hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam batas waktu tertentu, yang dibiarkan lampau. Contoh klasik, kewajiban untuk menyerahkan pakaian pengantin atau peti mati. Penyerahan kedua barang tersebut setelah. perkawinan atau setelah pemakaman tidak ada artinya lagi.
e. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Kelima cara itu tidak perlu dilakukan somasi oleh kreditur kepada debitur. Debitur dapat langsung dinyatakan wanprestasi